Tanggapan Ketua AMPG Terhadap Progres Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Pokir Dan BOP DPRD Kab Garut Periode 2014 – 2019, dan Mempertanyakan Peran TAPD dan Bappeda Garut

Garut, 4 Maret 2021

B.O – Melihat perkembangan proses penyidikan kasus dugaan BOP dan POKIR DPRD Kab Garut Periode 2014 – 2019, Ketua AMPG angkat bicara mengenai penanganan kasus dugaan korupsi tersebut, Ketua AMPG melihat Kasus hukum BOP POKIR DPRD Kab Garut, akan mendapatkan angin segar bagi masyarakat dan penggiat anti korupsi di kab Garut, peristiwa hukum tersebut yang hampir 1,5 Tahun, Mulai masuk ke babak baru, Pimpinan DPRD Kab Garut dan 50 Anggota DPRD Periode 2014 – 2019 yang diduga terlibat dalam pemufakatan jahat antara oknum BANGGAR DPRD Garut, Oknum Bappeda, oknum Pimpinan DPRD dan Oknum TAPD, Pengaturan re -alokasi kegiatan yg seharusnya sesuai dengan hasil reses, musrebangdes, murrmbangkec dan musrembangda dinilai tidak tepat, atau dengan kata lain kontraproduktif, berawal dari kejanggalan tersebut selama 1,5 Tahun AMPG mengawal proses penuntasan pemeriksaan bahkan beliau menilai sudah pernah ada yuresprudensi kasus serupa pada tahun 2004 ( Jaring Asmara ) / Aspirasi DPRD kurang lebih 50 Anggota DPRD Garut terlibat dalam pemufakatan dan atau persekongkolan jahat antara Oknum BANGGAR DPRD,Oknum Pimpinan DPRD, Oknum TAPD dan Oknum BAPPEDA adalah Intansi yang syarat akan potensi penyalahgunaan dan pemufakatan tsb sesuai KUHP ( Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ) dan UU TIPIKOR dengan hal tersebut di atas maka Ketua AMPG menuntut :

Garut, 4 Maret 2021

1. Meminta APH Kejaksaan Negeri Garut memeriksa Pimpinan DPRD, BANGGAR DPRD, TAPD dan Bappeda serta dinas dinas teknis terkait yang di duga melakukan pemufakatan jahat sesuai KUHP dan UU TIPKOR

2. Meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Agung serta KPK melakukan Pengawasan Terhadap Proses Penanganan dugaan Kasus BOP POKIR DPRD Kab Garut Periode 2014 – 2019

3. Meminta kepada seluruh penggiat anti korupsi dan masyarakat memberikan informasi untuk memperkuat Berita Acara Pemeriksaan dan atau alat bukti kepada Kejaksaan Negeri Garut

4. Meminta Kepada Kejaksaan Negeri Garut, Memberikan informasi terkait proses perkembangan penydikan secara terbuka dan atau transparan

5.Menyerukan kepada seluruh Masyarakat untuk Melakukan Pengawasan terhadap proses Penyidikan tersebut demi tercapainya kepastian dan memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi POKIR dan BOP DPRD Kab Garut Periode 2014 – 2019