KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI SISHANKAMRATA SEBAGAI SISTEM PERTAHANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945-1998

Abstract

Hakekat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta dalam menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara, yang penyelenggaraannya disusun dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan didasarkan pada hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak kenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah. Perlawanan rakyat semesta adalah kesadaran, tekad, sikap dan pandangan seluruh rakyat Indonesia untuk menangkal, mencegah, menggagalkan dan menumpas setiap ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara Indonesia. Bentuk akhir dari perlawanan rakyat semesta adalah perang rakyat semesta, yaitu perlawanan total seluruh rakyat Indonesia terhadap usaha musuh yang akan merampas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dengan mengerahkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Adapun rumusan masalahnya yaitu : Bagaimana konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?, Bagaimana implementasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia semenjak masa kemerdekaan hingga masa Orde Baru (1945- 1998)?. Tujuan pembahasan ini adalah mengkaji secara mendalam lahirnya sebuah paham Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang melibatkan rakyat sipil untuk turut serta ambil bagian dalam menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia. Mengkaji secara mendalam perkembangan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dalam pemerintahan Indonesia pada masa kemerdekaan hingga Orde Baru. Mengkaji secara mendalam tentang implementasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dalam Negara Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode pengkajian sejarah yang meliputi : heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Konsep Sishankamrata tidak pernah lepas dari keberadaan TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Pengembangan konsep Sishankamrata tidak melalui bidang militer saja melainkan bekerjasama dengan bidang-bidang yang lainnya antara lain sosial budaya, politik, dan ekonomi. Perkembangan Sishankamrata tidak lepas dari keterkaitan TNI yang dominan di dunia perpolitikan di Indonesia melalui konsep dwi fungsi ABRI. Hal ini didasarkan atas keberadaan militer dalam politik berfungsi sebagai alat pertahanan keamanan negara juga dapat berfungsi sebagai kekuatan sosial politik disaat kondisi stabilitas Negara Indonesia carut marut yang membutuhkan dukungan militer mengambil alih serta bertanggung jawab untuk meredakan dan memperbaiki kondisi negara. Dominannya kedudukan militer di kancah perpolitikan Indonesia mempermudah militer dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan terutama perkembangan Sishankamrata antara lain penyusunan program Kekaryaan dan pembangunan Komando Teritorial yang dilakukan oleh TNI untuk membina masyarakat sipil yang dipersiapkan sebagai cadangan bela negara sebagai bagian dari konsep Sishankamrata. Keterlibatan warga sipil ( Bela Negara ) dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Negara merupakan komponen cadangan dalam menjaga dalam mengamalkan PANCASILA, UUD 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA dan NKRI merupakan kewajiban setiap warga negara dalam menjaga NKRI melalui IPOLEKSOSBUDHANKAM. Maka semakin luas kewajiban kita sebagai warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI.